Selasa, 26 November 2013

Tantangan Good Governance Ganjar Pranowo

Koran Barometer - 23 Agustus 2013

Tantangan Good Governance Ganjar Pranowo

PDI Perjuangan kembali mewakilkan kadernya untuk Jawa Tengah setelah memenangi pemilihan Gubernur yakni Ganjar Pranawo dimana sebelumnya Bibit Waluyo telah berusaha keras untuk membangun Jawa Tengah lewat slogan Bali Ndeso Mbangun Deso. Kini Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah akan dilantik tanggal 23 Agustus 2013, dengan slogannya Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi dengan pendekatan rembugan, atau dengan cara musyawarah sebuah pendekatan kebudayaan untuk lebih dekat dengan rakyat.

Dalam sistem demokrasi partai politik dalam birokrasi pemerintahan tidak dapat dihindari. Sehingga birokrasi pemerintahan dalam menjalankan kebijakannya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak dapat lepas dari peran pejabat politik. Sistem demokrasi di Indonesia, sebagian besar demonstrasi yang berujung pada kekerasan disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kinerja penyelenggaraan negara dan pelayanan publik (50,6%), berikutnya adalah ketidakpuasan terhadap hasil pilkada (11,2%) dan demonstrasi buruh (11,0%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa adanya variasi kualitas Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) di daerah yang tidak hanya berpotensi merusak iklim pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, melainkan juga mengancam stabilitas keamanan nasional yang berpotensi pada disintegrasi bangsa.

Pemerintah pusat sejauh ini belum membuat kriteria penilaian kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga belum ada ukuran yang baku untuk melihat sejauh mana kualitas implementasi good governance di daerah. Untuk itu, sejak tahun 2008 lembaga Partnership/Kemitraan melakukan serangkaian analisis data publik dan persepsi di 33 Provinsi guna melihat sejauh mana kualitas sekaligus mengetahui disparitas implementasi good governance di satu daerah dengan daerah lain. Proses dan hasil dari kegiatan tersebut disajikan dalam sebuah indeks bernama IGI (Indonesia Governance Indeks), sebelumnya bernama PGI (Partnership Governance Indeks).

Hasil pemeringkatan pada tahun 2008 Jawa Tengah berada pada urutan ke-22 dari 33 provinsi diseluruh Indonesia. Sedangkan pada masa kepemimpinan Bibit Waluyo tahun 2012 ini, peringkat tata kelola pemerintahan mengalami kenaikan menempati peringkat ke-16 (5,85). Meski sejak tahun 2008 dan 2003 Jawa Tengah selalu terrendah dibandingkan provinsi di wilayah jawa. Hasil peringkat lima teratas hasil IGI tahun 2012-2013 adalah Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23).

Nilai peringkat tata kelola pemerintahan Jawa Tengah sangat rendah disebab oleh beberapa faktor, (1) Nilai keadilan tentang politik anggaran yang minim pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2013 mencapai 4,733 juta orang, sedangkan di Jawa Tengah mendapatkan bantuan BLSM hanya bisa dibagikan kepada 42.477 warga miskin. Sedangkan pada bidang pendidikan alokasi APBD  setiap siswa mendapat Rp. 40.712,- begitupun alokasi dana untuk warga miskin hanya sebesar Rp. 42.102,- dan jatah kesehatan sebesar Rp. 25.848,-. (2) Perilaku korupsi di wilayah Jawa Tengah yang cenderung meningkat. Menurut lembaga pegiat antikorupsi KP2KKN jumlah koruptor terus naik 143 kasus korupsi yang melibatkan 194 orang dan telah merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Jumlah itu mencakup yang berstatus terpidana, terdakwa, sampai yang baru tersangka. (3) Masalah pengganguran, menurut BPS Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, untuk jumlah total pengangguran lulusan Sarjana dan Diploma tahun 2013-2013 mencapai 24.000 orang. (4) Ancaman perangkap ekonomi pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menggangu stabilitas perekonomian oleh karena perkembangan sektor ekonomi masih terbatas pada sektor non-tradeable atau hanya sektor-sektor seperti jasa keuangan, asuransi, pengangkutan, restoran, hotel maupun real estate.

Meski Jawa Tengah memiliki  potensi unggulan di sektor tradeable seperti sektor pertanian dan perkebunan.
Inilah sedikit tantangan gubernur Jawa Tengah yang baru Ganjar Pranowo untuk bisa menaikkan nilai peringkat indek tata kelola pemerintah provinsi. Maka diperlukan beberapa pemecahan permasalahan sehingga masyarakat Jawa Tengah benar-benar merasakan kesejahteraan bersama sesuai slogan beliau Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi dengan pendekatan rembugan, yakni antara lain; Pertama, membangun keterbukaan publik dan transparansi anggaran. Kualitas birokrasi pemerintahan yang baik tentu memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk melihat kinerja pemerintahan dan wakil rakyatnya dalam melaksanakan program kerja. Keterbukaan publik menjadi ruang yang terbuka, dimana masyarakat dituntut untuk aktif mengawal pembangunan.

Dalam realitasnya transparansi anggaran yang pada saat ini penuh kecangihan teknologi juga tidak berpengaruh, sehingga di era komputerisasi dan internet ini transparansi anggaran dan keterbukaan publik bisa dilaksanakan dan masyarakat mudah mengakses.

Kedua, bagi pemerintah provinsi upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan penurunan angka miskin dimana anggaran daerah terlalu minim. Maka perlu diupayakan ruang penyelesaikan bersama sesuai dengan cara Rembukan model Ganjar. Hal ini dilakukan supaya terjadi singkronisasi dan merasa memiliki sense of responbility antara birokrasi pemerintahan dengan masyarakat.

Ketiga, peningkatan kesejahteraan dengan mengoptimalisasi potensi kedaerahan berbasis ekonomi mikro dan menengah. Sebab Jawa Tengah memiliki  potensi unggulan di sektor tradeable seperti sektor pertanian dan perkebunan. Komoditi keunggulan pertanian dan perkebunan Jawa Tengah itu seperti budidaya krisan, budidaya rumput laut, optimalisasi potensi rawa bendungan, pusat peternakan dan penggemukan, peternak kambing etawa maupun perkebunan kayu. Jangan terjebak pada sektor non tradeable. Dengan pengembangan sektor ekonomi mikro dan menengah diharapkan dapat mengurangi pengganguran, membekali diri dengan berbagai pelatihan kerja dan kemandirian entrpreneurship.

Keempat, penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Pembangunan jembatan tol Semarang Solo di era Bibit Waluyo segera diselesaikan, begitu juga pembangunan sarana transportasi didaerah hal ini untuk memudahkan akses mobilitas antar wilayah. Sebab kondisi transportasi dikawasan pertanian dan perkebunan menunjukkan keadaan yang memprihatinkan, hingga biyaya transportasi sangat mahal tentu ini sangat berpengaruh sekali terhadap harga jual komoditas pertanian dan perkebunan. Begitu juga dengan sektor pariwisata menjadi sektor yang perlu dikembangkan. Aset kebudayaan di wilayah Jawa Tengah sangat memadahi dibidang pariwisata.

Kelima, mengubah pandangan kita yang tidak utuh tentang korupsi. Kita harus menggunakan akal jenih untuk menilai bahwa korupsi yang jauh lebih membahayakan masa depan bangsa daripada korupsi uang rakyat, yaitu korupsi pembuatan undang-undang atau peraturan yang tidak adil atau pengesahan kejahatan melalui UU/peraturan.


Lukni Maulana – Pengasuh Rumah Pendidikan Sciena Madani dan
Tim Peneliti Indonesia Governance Index (IGI 2012) Provinsi Jawa Tengah Oleh Kemitraan Jakarta
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 komentar: