Kamis, 11 Desember 2008

Training politik HMI Semarang

Dalam perjalanan dinamika bangsa Indonesia demokrasi adalah hal menarik dan tak pernah lekang untuk dijadikan icon pembaharuan dan perbaikan. Demikian juga perpolitikan selalu menjadi sumbu utama yang mempengaruhi kondisi di berbagai bidang lainnya. Sedemikian berpengaruhnya dimensi perpolitikan, hingga menuntut perhatian semua kalangan yang memiliki kepedulian pada masa depan bangsa untuk memikirkan prospek politik Indonesia di masa yang akan datang, terutama dari segi sistem dan pelaku.

Demokrasi sendiri memang bukan soal mudah untuk didefinisikan, apalagi dipraktekkan. Sering ia disandera menjadi hanya sekedar slogan, diputar balikkan sedemikian rupa untuk melegitimasi kepentingan. Di sekolah, demokrasi dipasarkan bersamaan dengan pendidikan kewarganegaraan yang isinya melulu tanggung jawab, definisi dan jargon. Nyaris beku karena sempitnya ruang berdiskusi, hampir sulit meletakkannya dalam konteks keseharian yang mudah dipahami. Sekolah dalam banyak hal seringkali malah menjadi tempat dimana demokrasi dibuat mati muda. Ranah publik dan mungkin keluarga, juga bukan tempat dimana pemahaman dan tabiat demokratik dikecambahkan atau dipraktekkan. Maka tidak mengherankan, jika pemahaman dan praktek demokrasi menjadi sesuatu yang mewah untuk ditemukan. Lihat saja media massa dan produknya, lihat pula perilaku kita di jalanan, parlemen kita, birokrat dan sebagainya. Sungguh sulit menemukan role model atau best practisses yang bisa kita banggakan.

Reformasi, Demokrasi dan Kepemimpinan Politik
Bergulirnya reformasi menandai terjadi terjadinya liberalisasi dalam pasar politik di Indonesia. Dimana telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur, relasi maupun pengelolaan politik di negeri ini. Sentralisasi kekuasaan tinggal menjadi mimpi karena pusat-pusat kekuasaan menjadi sedemikian terdesentralisasi. Para pemimpin di pusat dan di daerah dipilih secara langsung yang secara idealistik berarti kembalinya kedaulatan kepada rakyat secara penuh. Akan tetapi, sungguh ironis ketika realitas yang terjadi adalah justru semakin jauhnya rakyat dan kepentingannya dari orientasi dan keberpihakan politik.

Banyak faktor yang menyebabkan itu semua, tetapi bisa dikatakan bahwa kepemimpinan (dalam artian luas) adalah salah satu faktor yang determinan. Sejarah dibanyak peradaban menunjukkan bahwa, transisi dari suatu rezim otoriter ke arah yang lebih demokratis seringkali melahirkan suasana chaotic. Ini terjadi bersamaan dengan melemahnya kewibawaan institusi dan aktor-aktor kekuasaan, baik yang lama maupun yang baru. Di lain sisi, tumbuh pula kelompok-kelompok dan figur-figur baru yang mencoba mengambil peran dan akses kepada kekuasaan.

Di tingkat masyarakat muncul euforia, dalam bentuk pengabaian maupun pembangkangan sebagai respon terhadap kebebasan yang baru dinikmati. Sedangkan pada sisi lain, para pengelola negara dan pemerintahan kehilangan kepercayaan diri dan gamang menyikapi perubahan. Situasi seperti inilah yang sedang kita hadapi, sebuah kompleksitas yang tidak mudah disiasati. Tanpa kepemimpinan sosial dan politik yang mencerahkan, maka akan sangat mudah bagi agen-agen sosial dan politik untuk terjebak dalam mengurus bangsa secara transaksional, pragmatis dan miskin visi.

Dalam 'Leadership' (1970), John McGregor Burns mencoba merumuskan kepemimpinan yang efektif. Menurut Burns, seorang pemimpin yang transformatif adalah pemimpin yang mampu menyatukan para pendukungnya dalam suatu shared vision yang dapat memperbaiki dan mengembangkan organisasi dan masyarakatnya secara luas. 

Kepemimpinan transformatif ini dikatakan memiliki kemampuan untuk mendeliver nilai-nilai (true values), integritas dan trust. Kepemimpinan transformatif ini adalah kebalikan dari pemimpin transaksional yang melakukan apapun untuk memperbesar kekuasaannya
Kita bersama memerlukan pemimpin sebagai sumber inspirasi dan mobilisasi sosial. 

Pemimpin yang mampu memberikan arah dan prioritas yang jelas, bukan sekedar pemimpin yang kuat dan berwibawa atau populer semata. Kita sangat membutuhkan pemimpin yang mampu melahirkan terobosan, mengambil resiko-resiko politik demi membawa bangsa ini keluar dari bayang-bayang krisis. Kita sangat mengharapkan munculnya pemimpin yang mampu melakukan re-framing dan mengajak kita semua melihat bayangan masa depan secara holistik, sehingga mempunyai character building meliputi loyalitas kepada nilai, visi, dan program kepemimpinan yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis.

Signifikansi organisasi atas perubahan
Dari rentetan teori yang berjibun dan pencandraan atas realitas yang complicated tentunya kita dapat menebak dengan analisis dan hipotesis atas permasalahan itu semua. Kemudian dari manakah kita akan mendapatkan pemimpin seperti itu? Tentu dari organisasi-organisasi yang mempunyai visi dan karakter yang jelas dan atau dari partai politik yang benar-benar mempunyai alat produksi (proses perkaderan) yang benar-benar sesuai bentuk riil dari proses demokrastisasi yang mencetak kader-kadernya. Disisi lain saat ini kita perlu melihat parpol saat ini yang menjamur bak musim hujan mengguyur kemudian parpol bermunculan entah dengan tujuan ikut meramaikan panggung demokrasi atau hanya karena tujuan pragmatis atau memang benar-benar ingin ikut memperjuangkan perbaikan sistem kepemimpinan bangsa ini.

Melihat relitas semua yang terjadi lalu mengapa dari partai politik yang di bidik? Sebab disitulah parpol yang melahirkan dan merekrut pemimpin secara terlembaga. Dalam peradaban demokrasi dimanapun, partai politik adalah entitas yang paling logis dalam melahirkan kepemimpinan politik. Lewat partai politik,lebih dimungkinkan mendapatkan pemimpin yang berinteraksi dengan persoalan-persoalan dan dinamika masyarakat. Tentu dengan catatan, partai-partai politik itu memang mempraktekkan budaya demokratis secara internal, bukan sekedar milik elit oligarkis. Partai-partai itu tentunya harus melembagakan sistem dan prosedur demokratis dalam setiap aspek kehidupan partai. Juga mesti memiliki mekanisme pengelolaan konflik yang terlembaga dan rekrutmen serta kaderisasi yang ajeg. Di sisi lain, partai-partai politik tersebut juga memelihara konstituennya dan relevan dengan kebutuhan kongkrit atau ideologis rakyat.

Persoalannya tentu, apakah partai-partai politik kita sudah seperti itu. Saat ini mungkin bisa dikatakan belum, sebab partai-partai kita masih sibuk dengan diri dan kepentingannya sendiri. Tetapi tentu kita tidak boleh kehilangan harapan dan tergoda untuk mengambil jalan pintas, yang justru akan merusak konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang.

Solusi Alternatif ke-Ummatan dan kebangsaan
63 tahun sudah bangsa kita telah merdeka. Jika dilihat dari usia, Indonesia telah sepuh, seharusnya lebih matang dan dewasa. Namun apa boleh dikata, bukti masih menunjukan lain dari harapan kita. Siapa yang salah, yang jelas tugas para founding fathers telah selesai mengantarkan kemerdekaan kita, tinggal kita sebagai generasi harapan bangsa sebagai pemuda.

Pemuda kita sekarang, seperti juga pemuda di zaman dan peradaban manapun memang cenderung mengedepankan emosional, dangkal dan mau serba instant walaupun itu tidak semua menjadi karakter pemuda tetapi itu setidaknya menjadi benang simpul dimana setiap pemuda dan isi kepalanya mempunyai maninstream berpijak untuk beraktualisasi. Tetapi ada yang berbeda, zaman sekarang para generasi muda dibombardir oleh tekhnologi informasi global yang intens. Ini sesuatu yang tidak dialami oleh generasi muda zaman dulu. Trend setter masa kini begitu banyak, bisa dari mana saja, terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Berbeda dengan zaman dulu yang serba terbatas dan lambat. Kebudayaan popular yang ada sekarang berkembang dari gempuran terus menerus, konstan dan dari berbagai arah terhadap alam sadar dan bawah sadar anak muda. Yang menjadi soal adalah defisit contoh baik yang ada di masyarakat kita saat ini.

Lalu apakah tanggung jawab atas itu semua ? Himpunan Mahasiswa Islam sebagai bagian dari organisasi yang ada di level gerakan mahasiswa dengan usianya 61 tahun sudah banyak kader-kadernya yang menjadi alumni dan masuk dalam lingkar sistem di indonesia ini. Tidak sebatas itu HMI dari zaman kezaman dengan melihat realitas selalu menangkap permasalahan dengan berbagai cara, termasuk hingga detik ini terus melakukan pembaharuan dan inovasi gagasan untuk memberikan sumbangsih pemecahan masalah. Tentunya HMI harus mampu menjadi bagian yang menggagas jalan alternatif, minimal untuk bisa menyelesaikan dan meminimalisir permasalahan bangsa kedepan. Dengan mengetahui atas peta konstelasi demokrasi politik baik dalam skala nasional maupun lokal maka secara tidak langsung HMI sebagai kawah condrodimuko untuk kader-kadernya secara sistematis menghadirkan analisis dalam mencandra permasalahan yang ummat dan bangsa.

Pada sisi ini kita melihat politik merupakan sebagai wahana, dapat bermakna ganda yang amat kontras antara satu makna dengan makna lainnya. Di satu sisi politik dapat diklaim sebagai alat perjuangan untuk mempengaruhi arah kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat luas, sedangkan di lain sisi politik menampilkan wajah yang begitu pragmatis, korup dan merugikan kepentingan masyarakat luas akibat prilaku para aktornya.

Dalam idelitas gerakan, maka politik merupakan salah satu alat penting dalam berjuang berdasarkan-nilai kebenaran. Namun hal itu mutlak mensyaratkan hadirnya para politisi yang memahami makna politik yang demikian, yakni politik sebagai alat perjuangan, bukan politik sebagai tujuan.

Para politisi yang memiliki karakter kepejuangan sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia agar dapat memberikan arah dan kebijakan politik yang mampu menjawab kepentingan masyarakat. Para politisi yang bersikap sebagai negarawan harus ditemukan dan dihadirkan kembali ke tengah bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan politik akibat kepercayaan masyarakat yang telah luluh terhadap perangai para politisi saat ini. Kepemimpinan muda yang digulirkan saat ini sebagai salah satu bentuk relevansi peran generasi bangsa apakah mampu dihadirkan atau memang menjadi alternatif bahkan sama dengan konsep kepemimpinan lama?

Dalam konteks lain tidak adanya pendidikan politik selama ini, kita lalu bisa memahami mengapa terjadi, tidak hanya merosotnya etika dan moralitas politik, tetapi juga mengapa loyalitas kepada pemimpin di pusat begitu kuat? Selain faktor strategi parpol demi kepentingan bangsa dan daerah tertentu, harus kita akui bahwa di tengah tidak adanya pendidikan politik yang sehat selama ini, memang budaya politik kita di Indonesia masih budaya politik tradisionalisme.Dalam budaya politik yang tradisional itu memang figur pemimpin dan karisma jauh lebih kuat dan menentukan daripada segala mekanisme dan prosedur formal yang demokratis dan profesional.

Jadi, jalan kita masih panjang. Tapi, kita akan bisa berhasil kalau kita sekarang menekuni secara serius pendidikan politik itu, pendidikan untuk membentuk character building. Melalui pendidikan politik yang sehat itulah diharapkan pula agar loyalitas tradisional kepada figur pemimpin bisa digantikan atau diimbangi oleh loyalitas kepada nilai, visi, dan program kepemimpinan yang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang demokratis.

Oleh karena itu HMI dengan ini turut bertanggungjawab atas usaha penyiapan kader calon pemimpin politik masa depan dan harus dilakukan sejak saat ini juga. Para calon pemimpin politik itu perlu dibangun kesadaran, wawasan, strategi dan dan keterampilan teknisnya dalam memimpin dan mengelola agenda politik baik di tingkat nasional maupun lokal.
Demikian juga atas problematika yang pelik hingga saat ini, harusnya ada strategi untuk mengurai benang kusut konflik dan masalah dibangsa ini. Maka dengan ini HMI cabang semarang tergerak untuk mengadakan training kepemimpinan politik nasional. Dengan berlandaskan analisis konstruktif-siglikal dan pencandraan SWOT, merekayasa untuk bisa memformulasikan gagasan dan idelisme para kader muda yang ada saat ini supaya ada bentuk solusi, baik itu gagasan/ ide, teknis ataupun nonteksis. Selagi kita masih tergerak dengan sungguh untuk berijtihad pasti akan ada sesuatu yang terumuskan dan akan menjadi harapan baru untuk menuai kebaikan demi masa depan ummat dan bangsa.

PELAKSANAAN
Hari : Jum’at - Minggu
Tanggal : 12-14 Desember 2008
Tempat : Semarang
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 komentar: